Memanas…!, Aparatur Pemerintahan Desa Membang Muda Dinilai Langgar UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU No 18 tahun 2008 tentang KIP

Lidikperistiwahukum, LABURA - Skandal transparansi di Kabupaten Labuhanbatu Utara kembali memanas,  tim investigasi berbagai media dan LSM baru saja membongkar fakta diduga banyak temuan di Kantor Desa Perkebunan Mambang Muda, Kecamatan Kualuh Hulu Kab Labuhanbatu Utara.

Di tengah mengalirnya Dana Desa Tahun Anggaran 2026 senilai Rp284.466.000 yang tercatat 100% tersalur di sistem OMSPAN, praktik keterbukaan informasi di desa ini seolah menjadi "barang haram".  Aparatur Desa Mambang Muda  justru menunjukkan arogansi tingkat tinggi yang terang-terangan menghalangi hak public.

Fakta di lapangan sungguh memprihatinkan:

1. Tidak ada satu pun papan struktur organisasi pemerintah desa yang terpampang.

2. Struktur lembaga kemasyarakatan seperti BPD, LPM, hingga PKK raib tak berbekas.

3. Yang paling fatal: Papan Informasi Realisasi Dana Desa Tahun 2026 tidak ditemukan sama sekali pada saat tim melakukan investigasi Senin, 28/09/2026 di wilayah administratif desa.

Padahal, saat ini sudah September 2026. Siklus anggaran seharusnya sudah berjalan lebih dari 70%. Ketiadaan papan informasi ini bukan sekadar kelalaian, melainkan pelanggaran mandat langsung Peraturan Menteri Desa PDTT yang mewajibkan publikasi APBDes dan realisasinya di tempat strategis.

Anehnya Kepada Desa Saat di konfirmasi terkait temuan itu, malah menyalahkan DPMD karena dinas PMD belum memerintahkan papan informasi publik tahun 2026,  bukannya introspeksi diri justru mengeluarkan dalih yang dinilai konyol dan mengada-ada.

Ini adalah klasik "Lempar Batu Sembunyi Tangan", Pengamat tata kelola desa menegaskan, kewajiban transparansi dana desa adalah mandat undang-undang, bukan menunggu "perintah lisan" atau surat edaran dinas kabupaten. Menyalahkan Dinas PMD Labura hanyalah topeng untuk menutupi ketidakpahaman Kades terhadap regulasi, atau lebih buruk lagi, orang nomor satu di Desa Mambang Muda itu sengaja menyembunyikan kejanggalan anggaran.

Kepala desa menilai tim melakukan rekaman suara hasil konfirmasi , "jangan rekam suara" saya tidak terima direkam terangnya dengan nada tinggi.

Menanggapi tuduhan serius tersebut, tim yang merasa tidak terima dituduh secara sepihak, dengan tenang, profesional, dan terbuka langsung menyerahkan ponsel (HP) mereka kepada Kepala Desa untuk diperiksa secara langsung di hadapan semua pihak yang ada di ruangan guna membuktikan ketidakbersalahan mereka.

Namun, fakta berbicara lain. Kepala Desa ternyata tidak berani memeriksa ponsel tersebut dan akhirnya terdiam seribu bahasa, kehilangan argumen di hadapan bukti keterbukaan dan itikad baik yang ditunjukkan oleh tim media.

Ironisnya, di saat yang sama, terungkap bahwa salah satu perangkat desa justru ketahuan melakukan perekaman video secara diam-diam kepada tim media tanpa meminta izin terlebih dahulu. Tindakan hipokrit ini semakin mempertegas wajah standar ganda aparatur desa yang gemar menuduh orang lain melakukan pelanggaran, namun justru melakukan hal yang sama secara sembunyi-sembunyi tanpa dasar hukum yang sah atau beretika baik layaknya aparatur desa.

Bendahara desa saat dikonfirmasi  terkait rincian realisasi dana penyediaan operasional posyandu 1 paket Rp15.800.000 malah minta surat tugas awak media untuk meliput.

Kami perangkat desa Membang Muda melanggar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sekdes dan bendahara menolak wartawan untuk konfirmasi , wartawan tidak wajib membawa Surat Tugas untuk meliput di kantor pemerintahan. Surat tugas hanyalah dokumen internal. Pasal 18 UU Pers mengancam siapa pun yang menghalangi kerja pers dengan penjara maksimal 2 tahun atau denda Rp500.000.000

Diminta kepada APH dan Inspektorat agar menindak tegas prilaku perangkat desa Membang muda demi menyelamatkan uang negara. (Pian/tim)