POLEMIK TUNJANGAN DPRD MERANGIN KEMBALI MENCuat: Rp25 Juta per Anggota Tiap Bulan, Publik Minta Dibuka Terang!

Lidikperistiwahukum,MERANGIN — Polemik mengenai kebijakan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Merangin periode 2019–2024 kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada Surat Keputusan (SK) Bupati Merangin Nomor 560/SET.DPRD/2023 tentang perubahan besaran izin anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan tersebut ditandatangani H. Mukti Said saat menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Merangin. Kini, muncul sejumlah pertanyaan publik terkait dasar penetapan, besaran tunjangan, hingga realisasi dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari keuangan daerah.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah informasi mengenai tunjangan perumahan sebesar Rp10 juta per bulan untuk setiap anggota DPRD serta tunjangan transportasi sebesar Rp15 juta per bulan per anggota.

Jika angka tersebut benar-benar diberikan kepada masing-masing anggota DPRD secara penuh, maka nilai kedua izin itu mencapai Rp25 juta per anggota setiap bulan.

Dengan asumsi terdapat 30 anggota DPRD yang menerima kedua tunjangan tersebut, perhitungannya menjadi:

- Tunjangan perumahan: Rp10 juta × 30 anggota = Rp300 juta per bulan
- Tunjangan transportasi: Rp15 juta × 30 anggota = Rp450 juta per bulan
- Total: Rp750 juta per bulan

Artinya, apabila pembayaran berlangsung selama 12 bulan, secara matematis sepertinya dapat mencapai sekitar Rp9 miliar dalam satu tahun.

Namun, angka tersebut belum dapat dianggap sebagai kerugian total maupun penyimpangan anggaran. Seluruhnya masih harus dicocokkan dengan dokumen resmi, termasuk SK yang berlaku, APBD, dokumen pelaksanaan anggaran, realisasi pembayaran, daftar penerima, masa pembayaran, serta ketentuan peraturan-undangan yang menjadi dasar pemberian izin.

PUBLIK MINTA JANGAN BERHENTI DI MEJA ADMINISTRASI

Sorotan terhadap permasalahan ini semakin menguat karena masyarakat menginginkan adanya penjelasan yang terbuka. Apalagi menyangkut penggunaan uang daerah yang pada hakikatnya merupakan uang masyarakat.

Pengamat hukum Jambi, Firmansyah, menilai permasalahan tersebut perlu segera ditindaklanjuti dan tidak boleh berhenti tanpa kejelasan.

Menurutnya, jika memang terdapat persoalan dalam kebijakan maupun realisasi izin tersebut, maka harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh agar persoalan tersebut menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Kasus seperti ini harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai persoalan DPRD Merangin kembali mati di tempat. Harus terang benderang karena masyarakat dan masyarakat menuntut keadilan,” ujar Firmansyah.

Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tidak pilih-pilih.

“Jangan kasus-kasus rakyat kecil cepat diproses, sementara ketika menyangkut pejabat justru lambat. Semua harus ditangani sama di hadapan hukum,” tegasnya.

MAHASISWA SIAP KAWAL

Desakan agar permasalahan ini tidak berhenti juga datang dari kalangan mahasiswa.

Doni, salah seorang mahasiswa hukum, mengatakan bahwa hal tersebut akan ikut mengawal perkembangan permasalahan tersebut. Ia menegaskan bahwa mahasiswa akan meminta kejelasan mengenai sejauh mana proses penelusuran atau penanganan masalah ini berjalan.

"Kita akan kawal kasus ini sampai tuntas. Kita akan bertanya sampai di mana perjalanan dan perkembangan kasus ini. Tunggu saja tanggal mainnya, sudah ada," kata Doni.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa masalah izin DPRD Merangin berpotensi kembali menjadi perhatian publik dalam waktu dekat.

PERTANYAANNYA SEKARANG: KE MANA UANG ITU MENGALIR?

Publik pada dasarnya tidak hanya membutuhkan polemik. Yang dibutuhkan adalah data dan keterbukaan.

Apakah benar tunjangan perumahan Rp10 juta dan tunjangan transportasi Rp15 juta per peserta tersebut?

Siapa saja penerimanya?

Berapa lama pembayaran dilakukan?

Berapa total realisasi anggarannya?

Apa dasar hukum dan hasil kajian yang digunakan dalam menetapkan besaran tersebut?

Dan yang tidak kalah pentingnya, apakah seluruh proses penetapan hingga pembayarannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab melalui dokumen dan pemeriksaan yang transparan.

Jika semuanya ternyata telah sesuai aturan, maka tentu harus dijelaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi prasangka. Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka masyarakat dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawabannya.

Kini bola berada di tangan pihak-pihak yang berkuasa.

Masyarakat menunggu bukan sekadar pernyataan, tetapi bukti, dokumen, dan kejelasan.

Sebab ketika uang yang digunakan adalah uang rakyat, maka transparansi bukan pilihan—melainkan kewajiban.