Anggota DPRD Merangin Hasren Purja Sakti : Ingatkan Pemerintah Bahwa Anggaran Bina Marga Rp 82 Miliar Lebih Itu Banyak, Bukan Soal Serap Cepat, Tapi Hasilnya Tepat dan Nyata

Lidikperistiwahukum, MERANGIN — Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Perindo, Hasren Purja Sakti, mengangkat sorotan penting terkait besarnya anggaran dalam APBD Perubahan Kabupaten Merangin Tahun 2026 yang baru saja disepakati.

ANGGARAN BINA MARGA SAJA RP 82,481 MILIAR, WAKTU SANGAT SEMPIT TINGGAL MENGHITUNG HARI

Dalam paripurna APBD Perubahan yang disahkan pada Kamis, 17 September 2026, tercatat anggaran di Bidang Bina Marga saja mencapai Rp82,481 miliar, waktu sangat sempit dan tinggal menghitung hari, angka tersebut belum termasuk berbagai bidang dan perangkat daerah lainnya yang juga menerima penambahan anggaran.

Yang menjadi perhatian utama, Hasren Purja Sakti mengatakan , “banyak kegiatan ini sebenarnya sisa-sisa yang tidak terserap di APBD awal, lalu kembali dianggarkan. Padahal, waktu pelaksanaan tinggal menghitung hari dan sekitar tiga bulan saja hingga tutup tahun anggaran per 31 Desember 2026.” Ucapnya.

KINI BELUM HABIS TAHAPAN — WAKTU PELAKSANAAN EFEKTIF LEBIH SINGKAT LAGI

 Tambahnya, Hasren menegaskan, sisa waktu itu belum tentu semuanya bisa dipakai bekerja. Masih ada proses evaluasi provinsi hingga 14 hari kerja, lalu pengadaan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, mobilisasi tenaga dan material  baru setelah itu pekerjaan fisik benar-benar dimulai.

"Untuk Bina Marga saja Rp 82,481 miliar. Itu baru satu bidang, belum lagi bidang lainnya. Dengan waktu yang tersisa, pemerintah harus melihat secara realistis kemampuan penyelesaian setiap pekerjaan."

RESIKO MENGHANTAM : TERBURU-BURU, KUALITAS TERGANGGU

Anggota dewan ini juga memperingatkan potensi masalah yang sering muncul saat waktu mepet:

- Harga material dan upah yang terus naik

- Keterbatasan tenaga kerja

- Pekerjaan terburu-buru demi mengejar target penyerapan

"Kalau pekerjaan terlambat dimulai, waktu pengerjaan sudah mepet, ditambah harga naik dan masalah tenaga kerja — risikonya tentu semakin besar dan otomatis kualitas terganggu"

UANG RAKYAT BUKAN SEKADAR ANGKA DI KERTAS

Menurut Hasren, Poin paling penting yang disampaikan adalah penyerapan anggaran yang cepat tidak berarti berhasil jika hasilnya tidak memuaskan.

"Uang APBD adalah uang rakyat. Yang penting bukan hanya anggarannya terserap, tetapi pekerjaannya selesai, volumenya sesuai, kualitasnya baik, dan manfaatnya benar-benar dirasakan Masyarakat."

Semoga peringatan ini menjadi perhatian semua pihak khususnya stockholder pengguna anggaran, uang rakyat harus terpakai dengan tepat,  bijak, dan hasilnya harus nyata untuk Merangin.

 Reporter : Rudianto