BUPATI PALAS PMA : BERGERAK BERSAMA RAKYAT DAN AUDIENSI KE KANTOR SATGAS PKH JAKARTA TERKAIT KEPASTIAN STATUS LAHAN PBPH

Lidikperistiwahukum, JAKARTA - Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE audiensi bersama Satgas Penerbitan Kawasan Hutan (PKH) diruang kerja Satgas PKH Jakarta Selatan Rabu (16/09) dan sementara KAPOLDA SUMBAGUT LIDIK PH yang juga tokoh masyarakat adat eks Sosa Drs. Ramal Guspati Pasaribu, M.Si memberi apresiasi atas sikap Bupati PMA yang bergerak bersama rakyat yang langsung menindak lanjuti ke kantor Satgas PKH pusat Jakarta

Audiensi tersebut membahas Langkah strategis penerbitan dan penataan Kawasan hutan di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang selama ini menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah.

BUPATI PMA DUKUNG PROGRAM YANG DICANANGKAN PEMERINTAH PUSAT

Dalam sambutannya, Bupati Palas PMA menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terhadap program Satgas PKH yang dicanangkan pemerintah pusat namun tetap memperhatikan keterlibatan Masyarakat melalui pola kemitraan atau pola lainnya.

Pembukaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan tepat untuk diterapkan di Padang Lawas. Kita memiliki puluhan ribu hektar Kawasan yang harus ditertibkan agar memberikan manfaat bagi Masyarakat, bukan hanya bagi korporasi, Ujar Bupati PMA.

Bupati PMA menambahkan, persoalan tumpang tindih lahan, Perkebunan sawit yang berada di Kawasan hutan serta rendahnya kontribusi sektor Perkebunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi alasan utama pentingnya kehadiran Satgas PKH di Padang Lawas.

Ia juga meminta Satgas PKH untuk melibatkan tokoh Masyarakat adat dan pemilik tanah ulayat dalam setiap proses penertiban agar tidak menimbulkan konflik sosial di tengah Masyarakat.

PALAS MENJADI PRIORITAS, PENYUSUNAN INPRES & KEPRES DISARANKAN MELIBATKAN PEMKAB DAN MASYARAKAT ADAT

Sementara itu, perwakilan Satgas PKH menyampaikan bahwa Kabupaten Padang Lawas menjadi salah satu prioritas penertiban di Sumatera Utara karena luasan Kawasan hutan dan tingginya aktivitas Perkebunan.

Audiensi diakhiri dengan Kesimpulan menunggu terbitnya inpres dan Kepres tentang Pemulihan dan Pengelolaan lahan eks PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan).

Beberapa poin penting lainnya disampaikan Brigjen Anggiat Napitupulu selaku coordinator Wilayah Sumatera Utara Satgas PKH bahwa pencabutan Izin PBPH hanya mencabut beberapa NKU (Nomor Kegiatan Usaha) yaitu NKU pemanfaatan lahan dan NKU pengelolaan hasil, agar Pemkab melakukan sosialisasi jangan bertindak melawan hukum kepada Masyarakat. PT. APN ditunjuk PKH mengelola pengamanan lahan eks PBPH yang dicabut izinnya sebanyak 22 perusahaan di seluruh Indonesia dan 2 diantaranya berada di wilayah Kabupaten padang Lawas.

Selanjutnya dari PT. APN Brigjen Purn. Parluhutan Sagala menyarankan Kemenhut
Supaya dalam penyusunan Inpres dan Kepres melibatkan pemerintah daerah sehingga keinginan Masyarakat adat padang Lawas dapat diakomodir melalui pola perhutanan sosial atau pola lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten II Drs. Marza Jennova, MM, Kadis Lingkiungan Hidup DLH MHD Khaidir Harahap, ST, serta Satgas PKH dari unsur TNI, Kejagung, Kemenhut, BPKP, BIG, PT. Agrinas Palma Nusantara, dan Perhutani, (Diskominfo Palas).

Terpisah, KAPOLDA SUMBAGUT LIDIK PH Drs. Ramal Guspati Pasaribu, MSi yang juga merupakan tokoh Masyarakat adat eks Sosa Padang Lawas terus memperhatikan perkembangan antusiasme Masyarakat adat untuk mendapatkan haknya Kembali di areal Perusahaan eks PT. SSL dan RSL yang ada di wilayah Kabuapten Padang lawas dan mengatakan saat dikonfirmasi awak media pada Kamis (17/09) di kediamannya, “kita apresiasi respon Bupati PMA karena saat ini turut berjuang dan bergerak Bersama Masyarakat adat dalam memperjuangkan hak Masyarakat adat atas tanah ulayat, semoga proses terus berjalan dan berakhir dengan tercapainya harapan Masyarakat adat kabupaten Padang Lawas, tegasnya.